dok. Nida Listiyono Anggota DPRD Kaltim/ist/jejakdm.com.
JEJAKDM.COM, SAMARINDA- Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiyono mengimbau kinerja para pimpinan di Badan Usaha Milik Negara (BUMD) untuk dilakukan secara berhati-hati dan transparan ketika mengelola anggaran.
BUMD sebagai lembaga daerah yang merupakan perusahaan kepemilikan Pemda dan Badan hukum, didirikan guna melaksananakn kegiatan komersial atas nama Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota.
Menurut Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono, sebagai lembaga yang independen, sudah semestinya para pimpinan yang di tunjuk Pemda tersebut, mampu melaksanakan ekspansi bisnis berdasarkan kebutuhan publik. Selain itu, kinerja yang profesional dan transparan juga dapat diterapkan, agar tidak terjadi suatu tindakan penyelewengan.
“Kami harap para direktur BUMD bisa patuh terhadap standard operasional prosedur (SOP) dalam melakukan ekspansi bisnis. Jangan sampai, ada kejadian penempatan investasi yang tidak sesuai prosedur, sehingga harus berurusan hukum pada kemudian hari,” jelasnya Nidya, Senin (27/11/2023).
Lanjutnya, Nidya pun megimbau, agar BUMD dalam pelaksanaan program kerjanya dapat lebih aktif dari segi pelaporan dan perkembangan usahanya kepada mitra pengawas yakni DPRD Kaltim.
“Kami ingin BUMD bisa berkontribusi positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim. Oleh karena itu, kami akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap BUMD,” kata Nidya Listiyono.
Politisi Fraksi Golkar itu mengatakan, BUMD sebagai lembaga independen, jika bekerja sama dengan pihak legislatif dapat menjadi tumpuan peningkatan pembangunan daerah.
“Kami ingin BUMD menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kalimantan Timur yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” ucapnya.
Legislator daerah pemilihan Kota Samarinda itu mencontohkan, kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi di Kabupaten Paser lalu merupakan pembelajaran besar bagi BUMD.
Pasalnya, praktik pelanggaran tersebut menjadi sebuah kerugian yang memanfaatkan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, pimpinan tiap-tiap BUMD mesti berhati-hati saat mengelola anggaran dari negara.
“Kami minta BUMD bisa lebih profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis. Jangan sampai ada yang menyalahgunakan wewenang atau mengambil keuntungan pribadi dari anggaran BUMD,” tuturnya Nidya.
Ia pun berharap, agar koordinasi antara pihak BUMN dengan DPRD Kaltim rutin terjalin. Selain mengawasi, kata Nidya, juga bida membahas berbagai isu strategis yang saling berhubungan dengan kinerja bisnis dan outputnya kemasyarakat.
“Kami berharap BUMD dapat menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan nilai tambah dan multiplier effect bagi daerah,” pungkasnya.
[ADV/DPRD Kaltim.
