Teks foto : Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Salehuddin. (Ist)
JEJAKDM.COM, SAMARINDA- Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Salehuddin mendorong Pemerintah untuk terlibat dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kalimantan Timur (Kaltim). Pasalnya, hal tersebut akan berimbas pada meminimalisasi tingkat kemiskinan benua etam.
Dalam suatu daerah, kehadiran dan kualitas SDM sangat diperlukan di berbagai sektor. Pun juga, peningkatan SDM beserta lapangan pekerjaan adalah upaya besar guna mengurangi angka kemiskinan di suatu wilayah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin berpendapat, kualitas SDM di wilayah Kaltim, masih tergolong rendah. Jika dibandingkan dengan kualitas SDM luar.
Hal itu menjadi penting diperhatikan, karena imbasnya akan berdampak pada tingkat kemiskinan di benua etam.
“Kalau bicara konteks kemiskinan terutama di Kaltim tidak lepas dari SDM yang perlu kita benahi. Karena daya saing kita cukup rendah dibanding di luar Kaltim. Bahkan di antara pulau Kalimantan kita masih dalam proses yang tidak setara,” bebernya, Kamis (9/11/2023).
Ia mengungkapkan, kemiskinan merupakan persoalan yang selalu dipertanyakan tiap tahunnya. Hal itu mungkin, sebab dapat berefek negatif pada kesejahteraan kehidupan masyarakat. Sehingga, upaya yang dapat dilakukan saat ini adalah menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat betapa pentingnya meningkatkan kualitas diri. Seperti tingkat pengetahuan, keterampilan, dan keahlian lainnya.
“Apalagi adanya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ini juga jadi tantangan kita. Saya fikir sekarang memang Kaltim belum ada proses bagaimana meningkatkan SDM,” katanya.
Tak hanya itu, Politisi Fraksi Golkar itu pun menambahkan, keterlibatan Pemerintah menanggapi hal tersebut, pun juga sangat diperlukan. Seperti menyediakan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan lainnya.
“Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini, diperlukan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat,” ujarnya legislator Salehuddin.
Legislator Kaltim itu pun membeberkan, tingkat kemiskinan di kaltim tidak hanya dibantu oleh masyarakat asli benua etam itu sendiri. Namun, pun juga terlibat masyarakat pendatang yang menetap menjadi penyumbang angka kemiskinan diwilayah ini.
Politisi daerah pemilihan Kutai Kartanegara itu pun menegaskan, perlu adanya indikator yang jelas jika suatu wilayah dapat dikategorikan masyarakatnya adalah miskin. Karena, ia berpendapat, indikator BPS saat ini penilaiannya sangat tidak adil. Ia tidak sepakat jika angka kemiskinan hanya dinilai dari satu sudut pandang saja.
“Selama ini BPS menggunakan indikator yang mungkin kalau dipakai di Kaltim notabene sangat unik dan belum relevan jika ditarik ke nasional, misal di satu desa desa nelayan selalu diidentikkan dengan desa miskin karena indikatornya sanitasi, padahal ukuran itu tak bisa dijadikan dasar,” jelasnya.
Ia berharap, dalam upaya meminimalisasi angka kemiskinan, peran setiap lembaga/persahaan negara dan swasta dapat saling sinkron menutupi kondisi kemiskinan di Kaltim.
“Perusahaan di Kaltim mesti meningkatkan kontribusinya dalam mengentaskan kemiskinan. Misalnya menyalurkan program ratusan rumah layak huni,” tutupnya Salehuddin.
[ADV/DPRD Kaltim]
