Dok. Ilustrasi/ist/proyek ikn/jejakdm.com.
JEJAKDM.COM, SAMARINDA- Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiyono, mendesak pihak Pemerintah Pusat untuk membeberkan tranparansi anggaran terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) kepada khalayak Kaltim.
Diketahui mega proyek pembangunan IKN di Kaltim sedang masa aktifitas pengerjaan. Sejak tahun 2022 lalu, upaya tersebut telah dimulai sebagai langkah awal menuju 2045.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono menjelaskan, ada perihal ganjil yang menurutnya perlu dipaparkan oleh Pemerintah. Sehingga, proses pembangunan IKN Nusantara yang terus berlangsung tersebut, tidak menuai pro dan kontra oleh masyarakat Kaltim.
Ia pun menyoroti, bahwa anggaran yang digunakan untuk pembangunan proyek tersebut, belum ada keterbukaan informasi yang jelas sama sekali. Padahal, mega proyek yang diprioritaskan itu adalah hal yang perlu diketahui oleh khalayak ramai.
“Kalau mau transparan, semua harus transparan. Hari ini kan semua harus akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan juga,” ucapnya, Senin (27/11/2023).
Legislator Kaltim itu mengungkapkan, sebagian besar anggaran yang digunakan untuk pembangunan tersebut berasal dari APBN. Sehingga, tranparansi informasi mesti diketahui oleh masyarakat.
Ia melanjutkan, keterbukaan informasi merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada masyarakat. Sebab, masyakarakatlah yang akan bersinggungan dengan dampak yang telah diprogramkan tersebut.
Sebagai anggota dewan, ia berharap agar informasi yang diperuntukkan masyarakat dapat diakses dengan mudah. Tanpa terkecuali dalam pembangunan IKN sekalipun.
“Kami pun berharap, agar Badan Otorita IKN, Pemprov Kaltim, dan pemerintah pusat itu bisa bekerja sama dengan baik dalam membangun IKN, karena itu berkaitan dengan masyarakat,” paparnya.
Politisi Fraksi Golkar itu juga menyoroti, permasalahan minimnya serapan tenaga kerja lokal dalam pembangunan IKN tersebut.
Nidya pun mengimbau, agar masyarakat Kaltim untuk mempersiapkan diri dengan meningkatkan kualiatasnya masing-masing. Agar dapat terlibat dalam pembangunan maupun dalam aktifitas pemerintahan IKN nantinya.
“Kita juga akan menyiapkan SDM kita dan SDM kita juga harus terserap dengan baik. Ini pesan juga untuk semua masyarakat Kaltim,” tutupnya.
[ADV/DPRD Kaltim.
