Pasca OTT Di Kabupaten Paser, DPRD Kaltim Beri Komentar

dok. Ilustrasi/KPK/Jejakdm.com

JEJAKDM.COM, SAMARINDA- Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Samsun memberikan komentar terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Paser.

OTT tersebut merupakan pelanggaran atas tindakan oknum yang tidak memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya, Samsun mengungkapkan, jadikan kasus ini sebagai pelajaran tiap perangkat daerah untuk berhati-hati dan jangan tergoda ketika dihadapkan dengan uang.

Terkait persoalan OTT di Paser beberapa hari lalu, pihak KPK berhasil meringkus 11 orang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, beserta uang dan barang bukti lainnya.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, juga menyoroti kejadian tersebut. Menurutnya, persoalan kasus tersebut harus dijadikan pembelajaran bagi setiap perangkat daerah di wilayah Kaltim, untuk berhati-hati dalam bertindak. Karena, jika salah satu langkah saja akan terjerat pasal dan dikenakan sanksi.

“Ini akan menjadi perhatian dan pembelajaran para Pejabat pemerintahan mesti berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan yang melawan hukum, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” ungkap Samsun, Jumat (24/11/2023).

Ia mengatakan, setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah, seperti sistem pemerintahan, regulasi, dan lainnya adalah untuk mencegah praktik pelanggaran KKN.

“Semua pranata dan perangkatnya, sistemnya, sudah ada. Semuga pihak tinggal mengikuti sistem yang sudah ada. Tujuannya, tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum, termasuk korupsi,” Lanjutnya.

Dengan demikian, Samsun menuturkan, bahwa respon dari KPK tersebut bukan pertama kali yang terjadi di Kaltim. Yakni pada tahun 2022, KPK telah menangkap Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud, karena diduga menerima suap proyek infrastruktur di wilayah tersebut.

Samsun menyayangkan, ketika para pejabat melaksanakan praktik-praktik yang merugikan itu. Padahal, para pejabat mestinya memahami setiap regulasi hukum penggunaan tersebut, jika terjadi kasus penyalahgunaa anggaran.

“Padahal, kalau kita lihat, Kalimantan Timur itu kaya. Potensi sumber daya alamnya besar. Harusnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” imbuhnya Samsun.

Sebagai anggota dewan Samsun menuturkan, pihaknya akan mendukung secara penuh tiap aktifitas KPK, ketika menjalankan tugasnya untuk memberantas korupsi.

“Kedepan dan seterusnya mari kita bersama-sama menjaga Kalimantan Timur agar bersih dari korupsi,” tegasnya Samsun.

Politisi Fraksi PDI P itu pun mengimbau, agar para masyarakat Kaltim untuk ikut serta sebagai pengamat. Guna mengawasi dan melaporkan jika ada indikasi praktik KKN di ruang lingkuo mereka.

“Kami sebagai Anggota DPRD Kaltim mengimbau masyarakat untuk turut mengawasi serta melaporkan jika ada indikasi korupsi di sekitar mereka,” pungkasnya.



Adv/DPRD Kaltim.

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *